Hukum Perdata

Disusun Oleh :
Nama : Risandra Rejina
NPM : 25209527
Kelas : 2EB15
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/Akuntansi










Universitas Gunadarma
2010

KATA PENGANTAR
Makalah Hukum Perdata ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Sekaligus digunakan untuk bahan penunjang pembelajaran soft skiil pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi.
Di makalah ini akan di sampaikan mengenai pengertian hukum perdata secara umum, hukum perdata yang belaku di indonesia, sejarah singkat mengenai hukum perdata di indonesia. Walaupun disampaikan secara sederhana akan tetapi didalam makalah ini disertai dengan penjabaran-penjabaran serta hasil kesimpulan yang di tujukan dengan harapan akan memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya.
Tidak lupa disampaikan rasa terimakasih kepada dosen Aspek Hukum dalam Ekonomi, Bapak Eko Hartanto yang telah mempercayakan untuk menyelesaikan tugas ini.
Disadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna untuk itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Bekasi, 13 Maret 2011
Penulis,












BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Berdasarkan penalaran dari beberapa referensi yang saya baca, membahas tentang hokum perdata yang berlaku di indonesia, saya ingin menyimpulkan agar lebih jelas mengenai hokum perdata dalam makalah ini , untuk itu saya memaparkan sejelas-jelasnya tentang hokum dalam makalah ini.
a) HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan
dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Pengertian hukum privat (hukum perdata materil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan.
Selain hukum privat materil, ada juga hukum perdata formil yang lebih dikenal dengan HAP (hukum acara perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.

KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Factor yang mempengaruhinya antara lain :
1. Factor etnis : keanekaragaman adat di Indonesia
2. Factor historia yuridis yang dapat dilihat pada pasal 163, I.S yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :
a. Golongan eropa : hukum perdata dan hukum dagang
b. Golongna bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli) : hukum adapt
c. Golongan timur asing (bangsa cina, india, arab) : hukum masing-masing
Untuk golongan warga Negara bukan asli yang bukan berasal dari Tionghoa atau eropa berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai hukum-hukum kekayaan harta benda, jadi tidak mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun
yang mengenai hukum warisan.

b) SEJARAH HUKUM PERDATA
1. HUKUM PERDATA BELANDA
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis (Code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama code civil (hukum perdata) dan code de commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda. Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat yang bersifat nasional (berlaku asas konkordansi).
Kemudian Belanda menginginkan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersendiri yang lepas dari kekuasaan Perancis. Maka berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda, tahun 1814 mulai disusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan rencana kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER. Sebelum selesai KEMPER meninggal dunia [1924] & usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan NICOLAI, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia [pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu negara]. Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yang diberi nama :
1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda] – Dalam praktek kitab ini akan disingkat dengan KUHPdt.
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang] - Dalam perkuliahan, kitab ini akan disingkat dengan KUHD.
Pembentukan hukum perdata [Belanda] ini selsai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan tanggal 1 Pebruari 1830. Tetapi bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda [kerajaan Belgia] sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksanan tanggal 1 Oktober 1838. Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil dan Code De Commerse Perancis. Menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah saduran dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.
2. HUKUM PERDATA INDONESIA
Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPdt.-Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk B.W. Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Untuk kodifikasi KUHPdt. di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.
Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi keua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil.Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi,tetapi anggotanya diganti yaitu Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Pada akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPdt Indonesia maka KUHPdt. Belanda banyak menjiwai KUHPdt. Indonesia karena KUHPdt. Belanda dicontoh untuk kodifikasi KUHPdt. Indonesia. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.
Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
Pasal 2 ATURAN PERALIHAN UUD 1945
Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
3. B.W./KUHPdt SEBAGAI HIMPUNAN TAK TERTULIS
B.W. di Hindia Belanda sebenarnya diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa & yang dipersamakan berdasarkan pasal 131 I.S jo 163 I.S. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan bagi WNI keturunan Eropa & yang dipersamakan ini terus berlangsung. Keberlakuan demikian adalah formal berdasakan aturan peralihan UUD 1945. Bagi Negara Indonesia, berlakunya hukum perdata semacam ini jelas berbau kolonial yang membedakan WNI berdasarkan keturunannya [diskriminasi]. Disamping itu materi yang diatur dalam B.W. sebagian ada yang tidak sesuai lagi dengan Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta tidak sesuai dengan aspirasi negara dan bangsa merdeka. Berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi sebagai negara dan bangsa yang merdeka, maka dalam rangka penyesuaian hukum kolonial menuju hukum Indonesia merdeka, pada tahun 1962 [Dr. Sahardjo, SH.-Menteri Kehakiman RI pada saat itu] mengeluarkan gagasan yang menganggap B.W ( KUHPdt ) Indonesia sebagai himpunan hukum tak tertulis. Maka B.W. selanjutnya dipedomani oleh semua Warga Negara Indonesia. Ketentuanyg sesuai boleh diikuti dan yang tidak sesuai dapat ditinggalkan.
4. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3 TAHUN 1963
Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, S.H. ini MA-RI tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Isi Surat Edaran tersebut, yaitu MA-RI menganggap tidak berlaku lagi ketentuan di dalam KUHPdt. antara lain pasal berikut :
1. Pasal 108 & 110 BW tetang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum & untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
2. Pasal 284 [3] KUHPdt. mengenai pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan oleh perempuan Indonesia asli. Dengan demikian pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya hubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga tentang hal ini juga tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
3. Pasal 1682 KUHPdt. yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.
4. Pasal 1579 KUHPdt. yang menentukan bahwa dalam hal sewa menyewa barang, pemilik barang tidak dapat menghentikan penyewaan dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada watu membentuk persetujuan sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan
5. Pasal 1238 KUHPdt. yang menimyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta dimuka Hakim, apabila gugatan ini didahului oleh suatu penagihan tertulis. Mahkamah Agung pernah memutuskan antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan oleh karena tergugat masih dapat menghindarkan terkabulannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.
6. Pasal 1460 KUHPdt. tetang resiko seorang pembeli barang, yang menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual. Sejak saat itu adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan . Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari setiap keadaan, apakah tidak sepantasnya pertangungjawaban atau resiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan harus dibagi antara kedua belah pihak ; dan kalau YA sampai dimana pertanggung-jawaban dimaksud.
7. Pasal 1603 x ayat 1 dan 2 KUHPdt. yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan orang bukan Eropa dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan
5. HUKUM PERDATA NASIONAL
Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi juga hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan kolonia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, mis. BW/KUHPdt. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan Pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat. Kriteria bahwa hukum perdata dikatakan nasional, yaitu :
a. Berasal dari hukum perdata Indonesia. Hukum perdata barat sebagian sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila. Hukum perdata barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila dapat dan bahkan telah diresepsi oleh bangsa Indonesia.Oleh karena itu ia dapat diambil alih dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Disamping Hukum perdata barat, juga hukum perdata tak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai yang dapat diikuti dan dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia. Dapat diambil dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Untuk mengetahui hal ini tentunya dilakuan penelitian lebih dahulu terutama melalui Yurisprudensi. Dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 Jo. Ketetapan MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN, terutama pembangunan di bidang hukum antara lain dinyatakan bahwa pembinaan hukum nasional didasarkan pada hukum yang hidup didalam masyarakat . Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diartikan antara lain hukum perdata barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata tertulis buatan Hakim atau yurisprudensi dan hukum adat.
b. Berdasarkan Sistem Nilai Budaya Pancasila. Hukum perdata nasional harus didasarkan pada sistem nilai budaya Pancasila, maksudnya adalah konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat. Apabila nilai yang dimaksud adalah nilai Pancasila maka sistem nilai budaya disebut sitem nilai budaya Pancasila. Sistem nilai budaya demkian kuat meresap dalam jiwa anggota masyarakat sehingga sukar diganti dengan nilai budaya lain dalam waktu singkat. Sistem nilai budaya Pancasila berfungsi sebagai sumber dan pedoman tertinggi bagi peraturan hukum & perilaku anggota masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat diuji benarkah peraturan hukum perdata barat. Hukum perdata tidak tertulis, buatan hakim/yurisprudensi & peraturan hukum adat yang akan diambil sebagai bahan hukum perdata nasional bersumber, berpedoman, apakah sudah sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila? Jika jawabnya YA benarkah peraturan hukum perdata yang diuraikan tadi dijadikan hukum perdata nasional.
c. Produk Hukum Pembentukan Undang – Undang Indonesia. Hukum perdata nasional harus produk hukum pembuat Undang-Undang Indonesia. Menurut UUD 1945 pembuat Undang-Undang adalah Presiden bersama dengan DPR [pasal 5 ayat 1 UUD 1945]. Dalam GBHN-pun digariskan bahwa pembinaan & pembentukan hukum nasional diarahkan pada bentuk tertulis. Ini dapat diartikan bahwa pembentukan hukum perdata nasional perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang bahkan diusahakan dalam bentuk kondifikasi. Jika dalam bentuk Undang-Undang maka hukum perdata nasional harus produk hukum pembentukan Undang-Undang Indonesia. Contoh Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960.
d. Berlaku Untuk Semua Warga Negara Indonesia. Hukum perdata nasional harus berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali dan tanpa memandang SARA. Warga Negara Indonesia adalah pendukung hak dan kewajiban yang secara keseluruhan membentuk satu bangsa merdeka yaitu Indonesia. Keberlakuan hukum perdata nasional untuk semua WNI berarti menciptakan unifikasi hukum sesuai dengan GBHN. Dan melenyapkan sifat diskriminatif sisa politik hukum kolonia Belanda. Unifikasi hukum tertulis yang ada sekarang sudah dikenal, diikuti dan berlaku umum dalam masyarakat.
e. Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Indonesia. Hukum perdata nasional harus berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia adalah wilayah negara RI termasuk perwakilan Indonesia di luar negeri. Keberlakuan hukum perdata nasional untuk semua WNI di seluruh wilayah Indonesia merupakan unifikasi hukum perdata sebagai pencerminan sistem nilai budaya Pancasila terutama nilai dalam sila ke tiga “ Persatuan Indonesia” Hal ini sesuai dengan GBHN mengenai pembinaan hukum nasional.

c) SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA
1. Arti Sumber Hukum. Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata, atau tempat dimana hukum perdata ditemukan . Asal mula menunjukank kepada sejarah asal dan pembentukanya. Sedangan tempat menunjukan kepada rumusan dimuat dan dapat dibaca .
2. Sumber dalam arti formal. Sumber dalam arti sejarah asal nya hukum perdata adalah hukum perdata buatan pemerintah kolonia Belanda yang terhimpun dalam B.W ( KUHPdt ) . Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 B. W ( KUHPdt ) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang – undang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti pembentukannya adalah pembentukan undang – undang berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh rakyat Indonesia yang didalamnya termasuk juga aturan peralihan.Atas dasar aturan peralihan B.W ( KUHPdt ) dinyatakan tetap berlaku. Ini berarti pembentukan UUD Indonesia ikut dinyatakan berlakunya B. W ( KUHPdt ). Sumber dalam arti asal mula disebut sumber hukum dalam arti formal.
3. Sumber dalam Arti Material. Sumber dalam arti “tempat” adalah Lembaran Negara atau dahulu dikenal dengan istilah Staatsblad, dimana dirumuskan ketentuan Undang-Undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Misalnya Stb.1847-23 memuat B.W/KUHPdt. Selain itu juga termasuk sumber dalam arti tempat dimana hukum perdata pembentukan Hakim . Misalnya yurisprudensi MA mengenai warisan, badan hukum, hak atas tanah. Sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material. Sumber Hukum perdata dalam arti material umumnya masih bekas peninggalan zaman kolonia, terutama yang terdapat di dalam Staatsblad. Sedang yang lain sebagian besar berupa yurisprudensi MA-RI & sebagian kecil saja dalam Lembaran Negara RI.
KODIFIKASI DAN SISTEMATIKA
1. Himpunan Undang-Undang & Kodifikasi. Bidang hukum tertentu dapat dibuat & dihimpun dalam bentuk Undang-Undang biasa dan dapat pula dalam bentuk kodifikasi. Bidang hukum tertentu bidang misalkan, hukum perdata, pidana, dagang, acara perdata, acara pidana, tata negara. Apabila dibuat dan dihimpun dalam bentuk Undang-Undang biasa, maka Undang-Undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang terpisah dalam bentuk tertentu, mis. PP, PerPres. Dengan demikian Undang-Undang yang dibuat belum dapat dilaksanakan tanpa dibuat peraturan pelaksananya. Undang-Undang & peraturan pelaksanaannya dapat dihimpun dalam satu bundle peraturan perundang-undangan. Himpunan ini disebut “himpunan peraturan-perundangan” mis. himpunan peraturan agraria, himpunan peraturan perkawinan, himpunan peraturan. Apabila Undang-Undang dibuat dalam bentuk kodifikasi, maka unsur-unsur yang perlu dipenuhi adalah :
 meliputi bidang hukum tertentu
 tersusun secara sistematis
 memuat materi yang lengkap
 penerapannya memberikan penyelesaian tuntas
Bidang hukum tertentu yang bisa dikodifikasikan & sudah pernah terbentuk misalnya bidang hukum perdata dagang, hukum pidana, hukum acara perdata dan acara pidana . Materi bidang hukum yang dikodifikasikan tersusun secara sistematis artinya disusun secara berurutan, tidak tumpang tindih dari bentuk dan pengertian umum kepada bentuk & pengertian khusus. Tidak ada pertentangan materi antara pasal sebelumnya dan pasal berikutnya. Memuat materi yang lengkap , artinya bidang hukum termuat semuanya. Memberikan penyelesaian tuntas , artinya tidak lagi memerlukan peratuaran pelaksana semua ketentuan langsung dapat diterapakan dan diikuti. Kodifikasi berasal dari kata COPE [Perancis] artinya kitab Undang-Undang. Kodifikasi artinya penghimpunan ketentuan bidang hukum tertentu dalam kitab Undang-Undang yang tersusun secara sistematis, lengkap dan tuntas. Contoh kodifikasi ialah Burgelijk Wetboek, Wetboek van Koophandel,Failissement Verordening, Wetboek van Strafecht.
2. Sistematika Kodifikasi. Sistematika artinya susunan yang teratur secara sistematis. Sistematika kodifikasi artinya susunan yang diatur dari suatu kodifikasi. Sistematika meliputi bentuk dan isi kodifikasi. Sistematika kodifikasi hukum perdata meliputi bentuk dan isi. Sistematika bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian terkecil yaitu :
 kitab undang – undang tersusun atas buku – buku
 tiap buku tersusun atas bab – bab
 tiap bab tersusun atas bagian – bagian
 tiap bagian tersusun atas pasal – pasal
 tiap pasal tersusun atas ayat – ayat
Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi kelompok materi berdasarkan sitematika fungsi. Sistematika fungsional ada 2 macam yaitu menurut pembentuk Undang-Undang & menurut ilmu pengetahuan hukum. Sistematika isi menurut pembentukan B.W miliputi 4 kelompok materi sebagai berikut :
I. kelompok materi mengenai orang
II. kelompok materi mengenai benda
III. kelompok nateri mengenai perikatan
IV. kelompok materi mengenai pembuktian
Sedangkan sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum ada 4 yaitu :
I. kelompok materi mengenai orang
II. kelompok materi mengenai keluarga
III. kelompok materi mengenai harta kekayaan
IV. kelompok materi mengenai pewarisan
Apabila sistematika bentuk dan isi digabung maka ditemukan bahwa KUHPdt. Terdiri dari :
I. Buku I mengenai Orang
II. Buku II mengenai Benda
III. Buku II mengenai Perikatan
IV. Buku IV mengenai Pembuktian

d) Pengertian dan Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
PENGERTIAN HUKUM PERDATA
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.
Pengeertian hukum privat (hukum perdana materil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan didalam masyarakat dalam kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Selain ada hukum privat materil, ada juga hukum perdata formil yang lebih dikenal dengan HAP (hukum acara perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.
Pedoman politik bagi pemerintahan hindia belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokonya sebagai berikut :
1. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu di kodifikasi).
2. Untuk golongan bangsa eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri belanda (sesuai azas konkordasi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia dan timur asing jika ternyata kebutuhanb kemasyarakatan mereka menghendakinya.
4. Orang Indonesia asli dan timur asinng, selama mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan suatu bangsa eropa.
5. Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

e) SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DALAM KUH PERDATA (BW)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Indonesia terdiri dari empat buku sebagai berikut:
1. Buku I yang berjudul "Perihal Orang" (van persoonen), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku II, yang berjudul "Perihal Benda" (van zaken), memuat hukum benda dan hukum waris.
3. Buku III, yang berjudul "Perihal Perikatan" (van verbintennisen), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul "Perihal Pembuktian dan Kadalarsa" (van bewijs en verjaring), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum,
Hukum kekeluargaan dalam KUH Perdata (BW) Indonesia dimasukan kedalam bagian-bagian hukum tentang orang (Buku I), karena hubungan-hubungan hukum dalam keluarga memang berpengaruh terhdap kecakapan seseorang untuk memiliki serta menggunakan hak-haknya sebagai subyek hukum yang diatur dalam Buku I. Hukum waris dimasukkan dalam bagian tentang hukum benda karena hukum waris diangggap mengatur cara-cara untuk memperoleh hak-haknya atas benda misalnya benda-benda yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang. Penempatan Buku IV tentang pembuktian dan lewat waktu (kadaluarsa) dalam KUH Perdata tidak tepat kaena KUH Perdata (BW) pada dasarnya mengatur hukum perdata material, sedangkan pembuktian dan kadaluarsa merupakan bagian dari hukum acara perdata. Disinilah letak kelemahan sistematka hukum perdata dalam KUH (Perdata (BW) Indonesia.










Referensi
http://bkutut.blogspot.com/2010/03/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia.html
http://advokat-rgsmitra.com/
http://yasmineszone.blogspot.com/2011/02/pengertian-dan-keadaan-hukum-perdata-di.html
http://pendekarhukum.com/hukum-perdata/4-sistematika-hukum-perdata-dalam-kuh-perdata.html

Pengertian Hukum dan Sumber Hukum

Disusun Oleh :

Nama                          : Risandra Rejina

NPM                          : 25209527

Kelas                         : 2EB15

Fakultas/ Jurusan      : Ekonomi/Akuntansi

Universitas Gunadarma

2010

KATA PENGANTAR

Makalah Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi  ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Sekaligus digunakan untuk bahan penunjang pembelajaran soft skiil pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi.

Di makalah ini akan di sampaikan mengenai pengertian hukum secara umum, tujuan hukum, sampai pengertian hukum ekonomi. Mulai dari latar belakang darisebuah hukum sampai kaidah atau norma yang berlaku. Walaupun disampaikan secara sederhana akan tetapi didalam makalah ini disertai dengan penjabaran-penjabaran serta hasil kesimpulan yang di tujukan dengan harapan akan memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya.

Tidak lupa disampaikan rasa terimakasih kepada dosen Aspek Hukum dalam Ekonomi, Bapak Eko Hartanto yang telah mempercayakan untuk menyelesaikan tugas ini.

 Disadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna untuk itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik di masa yang  akan datang.

Bekasi, 11 Maret 2011

Penulis,

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan penalaran dari beberapa referensi yang saya baca, membahas tentang  pengertian hukum dan hukum ekonomi, saya ingin menyimpulkan agar lebih jelas  mengenai pengertian hukum dan hukum ekonomi dalam makalah ini , untuk itu saya memaparkan sejelas-jelasnya tentang hokum dalam makalah ini.

a)Pengertian Hukum
Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian hokum :

1. Mayers menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut   kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.

2. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harus mematuhinya.

3. Simorangkir mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi sapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman.

4. Sudikno Mertokusuro menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

5. Achmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

b)      SUMBER-SUMBER HUKUM

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.

A.     Undang-Undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dibuat serta dipelihara oleh Penguasa Negara.

Menurut Buys, Undang-undang itu mempunyai dua pengertian yakni:

1. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang dibuat oleh pengundang-undangan dan isinya mengikat umum.

2. Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan yang dibuat bukan oleh badan pengundang-undangan tapi isinya mengikat umum.

Syarat-syarat berlakunya suatu Undang-undang yang telah diundangkan ialah diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri sekretaris Negara.

Bagi setiap Undang-Undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, berlaku azas "FICTIE HUKUM" yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-undang yang telah diundangkan. Mulai berlakunya suatu Undang-undang yang telah diundangkan adalah menurut tanggal yang ditentukan dalam Undang-undang itu sendiri, biasanya disebutkan dalam salah pasalnya bahwa Undang-undang ini mulai berlaku saat diundangkan. Namun apabila tidak disebutkan dalam undang-undanganya, maka mulai berlakunya adalah 30 hari sesudah diundangkan dalam lembaran negara. (Untuk daerah Jawa dan Madura). dan 100 hari setelah diundangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura.

B. Yurisprdensi

Yurisprudensi berarti keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama.

Pekerjaan hakim pada hakekatnya sama dengna pekerjaan pembuat undang-undang. Keduanya memberikan peraturan yang harus diikuti. Perbedaannya bahwa pembuat undang-undang memberikan suatu peraturan yang disusun dalam kata-kata umum dan ditunjukan kepada siapa saja yang berada dalam keadaan yang diuraikan dalam undang-undang itu, sedangkan hakim memberikan suatu peraturan yang berlaku terhadap para pihak yang berperkara. Ada tiga alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu:

1. Keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang secara psikologis maka seorang hakim akan mengikuti hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.

2. Karena alasan praktis.

3. Karena sependapat dengan keputusan hakim lain dalam kasus yang sama. 

C. Traktat

Traktat adalah perjajian yang diadakan antara dua negara atau lebih/ Bila traktat diadakan hanya oleh dua negara maka perjanjian itu disebut Bilateral, sedang kalau diadakan oleh banyak negara maka perjanjian itu disebut Multilateral. Apabila ada traktat multirateal memberikan penempatan kepada negara-negara yang pada mulanya tidak turut mengadakan kemudian menjadi pihak, maka perjanjian itu merupakan traktat terbuka atau kolektif misalnya Piagam PBB. Suatu traktat berlaku dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian berdasarkan pada suatu azas PACTA SUNT SERVANDA. artinya traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara masing-masing negara yang mengadakannya. Oleh karena itu traktat dapat dikatakan merupakan sumber hukum.

D. KEBIASAAN

Menurut JHP. Bellepoid dalam bukunya "inleiding Tot Derecht Sweten Schap in Nederland" dikatakan bahwa "Hukum kebiasaan ini juga dinamakan kebiasaan saja, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan Oleh Pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum".

Sehingga dengan demikian jelas bahwa kebiasaan (hukum kebiasaan). merupakan sumber hukum. Untuk timbulnya hukum kebiasaan itu diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Harus ada perbuatan atau tindakan yan semacam dalam keadaan yang sama dan harus selalu diketahui bahwa tidak usah seluruh rakyat ikut menimbulkan kebiasaan itu hanyalah golongan orang-orang yang berkepentingan saja, bahkan yang berada dalam keadaan yang tertentu dan yang mengikuti suatu hubungan yang tertentu kebiasaan-kebiasaan setempat dibentuk oleh pendudukan dari tempat itu.

2. Harus ada keyakinan hukum daripada golongan orang-orang yang berkepentingan. Keyakinan hukum ini dalam bahasa latin. " Jumo juris Seu Necessitatis". dan keyakina hukum ini mempunyai dua arti:

a. Keyakina hukum dalam arti materiil, artinya suatu keyakinan bahwa hukum, atau keyakinan bahwa suatu aturan itu memuata hukum yang baik. Jadi yang dilihat isinya, apakah isi suatu aturan itu baik atau tidak.

b. Keyakina hukum dalam arti formil, artinya orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengingat akan nilai dari isi aturan tersebut.

Jadi dapat dikatakan: Hukum kebiasaan adalah kaidah kebiasaan yang diberikan sanksi hukum

E. PENDAPAT AHLI HUKUM/DOKTRIN

Pendapat para ahli hukum/tujuan hukum yang terkenal juga mempunyai kekeuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Hakim.

Ddialam Yurisprudnsi kita lihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seporang atau beberapa orang sarjan hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Hakim sering menyebut pendapat seoranng sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya. Sehingga pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Jadi pendapat serjana Hukum tersebut menjadi sumber hukm melalui Yurisprudnsi. Dalam hubungan internasional terutama pendapat ahli/Sarjana hukum mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bagi Hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

c)      Tujuan hukum

Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Teori yang membahas masalah hukum.

1. Teori etis, mengajarkan bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori ini dinamakan teori etis karena isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai ap ayang adil dan apa yang tidak adil.

2. Teori utilitas, berpendapat bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui bagi perseorangan merupakan tujuan hukum dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan.

Tujuan hukum

1. Menurut Prof. Van Apeldoorn ialah mengatur pergaulan manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

2. Menurut Prof. R. Soebekti, SH tujaun hukum ialah mengabdi kepada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Pelayanan tujuan negara tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban" merupakan syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan.

a. Macam-macam keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai beriktu:

1. Keadilan distributif atau Justitia distributiva.

2. Keadilan kumulatif atau Justitia cummulativa

Perbedaan antara kedua keadilan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Keadilan distibutif merupakan sesuatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut hak masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan masyarakat antara masyarakat dengan perseorangan. Disini pengertian keadilan bukan persamaan, melainkan perbandingan.

2. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-maisng anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar. Antar barang yang dikehendaki sama banyaknya atau nilainya. keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antar perorangan.

d)      Kodifikasi hukum

Yang dimaksud dengan kodifikasi hukum adlah pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di Perancis).

Aliran-aliran (praktek) hukum setelah adanya kodifikasi hukum

1. Aliran Legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan diluar undang-undang tidak ada hukum.

2. Aliran Freie Rechslehre, yang berpenapat bahwa hukum terdapat di dalam masyarakat.

3. Aliran Rechsvinding adalah aliran diantara aliran Legisme dan aliran Freie Rechtslehre. Aliran Rechtsvinding berpendapat  bahwa hukum terdapat dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Kodifikasi hukum di Perancis dianggap suaru karya besar dan dianggap memberi manfaat yang besar pula sehingga diikuti oleh negara-negara lain.

Maksud dan tujuan diadakannya kodifikasi hukum di Perancis ialah untuk mendapatkan suaru kesatuan dan kepastian hukum (rechseenheid dan rechszekerheid). yang dihasilakan dari kodifikasi tersebut ialah code Civil Prancis atau Code Napoleon. Aliran hukum yang timbul karena kodifikasi adalah aliran legisme. Kodifikasi hukum di Indonesia antara lain KUHP, KUH Perdata, KUHD dan KUHAP.

e)      Kaidah / Norma

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada 4 macam norma atau Kaedah Hukum yang berlaku antara lain :

1. Norma Agama adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar. Contoh norma agama : "Hormatilah orang tuamu agar engkau selamat", "Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat.." dan sebagainya. Norma-norma itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh manusia di dunia.

2. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Contoh norma kesusilaan : "Kita harus berbuat baik kepada siapapun, terutama pada orang yang sangat membutuhkan".

3. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan. Contoh : "Hendaklah tersenyum bila bertemu orang lain untuk menghargai orang tersebut", "Janganlah memakai pakaian yang terlalu minim".

4. Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut.

f)      Pengertian Ekonomi & Hukum Ekonomi

Pengertian Hukum
Banyak tokoh yang mempunyai pendapat masing-masing tentang hukum. Beberapa diantaranya:

a. Aristetoles
Hukum adalah dimana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri

b. Grotus
Hukum adalah salah satu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar

c. Wiryono Kusumo
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakatdan terhadap pelanggaranya akan dikenakan sanksi.
Hukum terdiri atas beberapa unsure :
1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
4. pelanggarannya terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi.

B. Kodifikasi Hukum
Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
Ditinjau dari segi bentuknya hukum dibedakan menjadi 2,yaitu :
a. Hukum Tertulis
Adalah hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan
b. Hukum Tidak Tertulis
Adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tetulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan ( hukum kebiasaan )
Menurut teori ada 2 macam hukum kodifikasi, yaitu :
1. Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi
2. kodifikasi tertutup adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.
Unsure-unsur dari suatu kodifikasi :
a. jenis-jenis hukum tertentu
b. Sistematis
c. Lengkap
Tujuan Kodifikasi Hukum Tertulis untuk memperoleh:
a. Kepastian hukum
b. Penyederhanaan hukum
c. Kesatuan hukum
Contoh kodifikasi hukum :
- Di Eropa
Corpus Iuris Civilis, yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari kerajaan Romawi Timur tahun 527-565
- Di Indonesia
a. kitab Undang-Undang Hukum Sipil (1 Mei 1848)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)
C. Pengertian Ekonomi
Ekonomi bersal dari kata yunani (oikos) yang berarti keluarga, rumah tangga dan (nomos) berarti peraturan, aturan, hukum.
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.
D.pengertian Hukum Ekonomi
Hukum ekonomi adalah suatu huungan sebab akibat5 atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai 2 aspek yaitu :
a. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi
b. Aspek engaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara serta merata diantara seluruh lapisan masyarakat.
Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. hukum ekonomi pembangunan
b. Hukum ekonomi social
Hukum di Indonesia menganut asas sebagai berikut :
a. asas keimanan
b. asas manfaat
c. asas demokrasi
d. asas adil dan merata
e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan
f. asas hukum
g. asas kemandirian
h. asas keuangan
i. asas ilmu pengetahuan
j. asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dalam kemakmuran rakyat
k. asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
l. asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

Referensi

; http://siswantari.wordpress.com/2010/02/27/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi/

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/kaedah-hukum-dan-kaedah-lainnya.html

http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/32-kodifikasi-hukum.html

http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/31-tujuan-hukum.html

http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/2-sumber-sumber-hukum.html

http://id.shvoong.com/social-sciences/1997188-pengertian-hukum/

Resep Mie: Mie Thiau Kuah Aneka Bakso

Mi beras yang lembut ini makin enak direndam kuah hangat. Apalagi dilengkapi dengan aneka bakso yang gurih-gurih kenyal. Slruuup... enak buat menu makan malam nanti!

Bahan:
250 g mie thiau kering
12 buah aneka bakso, siap beli
2 sdm daun bawang, iris kasar
Kuah:
1 sdm minyak sayur
½ sdt minyak wijen
2 siung bawang putih, cincang halus
1 sdm kecap asin
750 ml kaldu ayam
½ sdt merica bubuk
1 sdt garam

Cara membuat:

• Didihkan air secukupnya, rebus mi thiau hingga lunak. Tiriskan.
• Siram dengan air bersih dingin hingga mi dingin. Tiriskan.
• Kuah: Tumis bawang putih hingga kuning.
• Tuangi kaldu, beri kecap asin dan bumbu, didihkan.
• Masukkan aneka bakso, masak hingga mengapung. Angkat.
• Taruh mi dalam mangkuk saji.
• Tuangi kuah berikut baksonya.
• Taburi daun bawang, sajikan hangat.

Untuk 3 orang

referensi : 

http://food.detik.com/read/2011/03/10/103429/1588453/363/resep-mie-mie-thiau-kuah-aneka-bakso? 

Risandra Rejina 
2eb15
25209527

Love Me

oh oh its jb
My friends say I’m a fool to think
that you’re the one for me
I guess I’m just a sucker for love
‘Cuz honestly the truth is that
you know I’m never leavin’
‘Cuz you’re my angel sent from above
Baby you can do no wrong
My money is yours
Give you little more because I love ya,
love ya
With me, girl, is where you belong
Just stay right here
I promise my dear I’ll put nothin above ya
above ya
Love me, Love me
Say that you love me
Fool me, Fool me
Oh how you do me
Kiss me, Kiss me
Say that you miss me
Tell me what I wanna hear
Tell me you love me
Love me, Love me
Say that you love me
Fool me, Fool me
Oh how you do me
Kiss me, Kiss me
Say that you miss me
Tell me what I wanna hear
tell me u love me
People try to tell me
but I still refuse to listen
‘Cuz they don’t get to spend time with you
A minute with you is worth more than
a thousand days without your love,
oh your love
oh
Baby you can do no wrong
My money is yours
Give you little more because I love ya
love ya
With me, girl, is where you belong
Just stay right here
I promise my dear I’ll put nothin above ya
above ya
Love me, Love me
Say that you love me
Fool me, Fool me
Oh how you do me
kiss me , kiss me
say that u miss me
tell me what i wanna hear
tell me you love me.
Love me, Love me
Say that you love me
Fool me, Fool me
Oh how you do me
kiss me , kiss me
say that u miss me
tell me what i wanna hear
tell me you love me.
My heart is blind but I don’t care
‘Cuz when I’m with you everything has disappeared
And every time I hold you near
I never wanna let you go,
oh
Love me, Love me
Say that you love me
Fool me, Fool me
Oh how you do me
kiss me , kiss me
say that u miss me
tell me what i wanna hear
tell me you love me.
Love me, Love me
Say that you love me
Fool me, Fool me
Oh how you do me
kiss me , kiss me
say that u miss me
tell me what i wanna hear
tell me you love me.

referensi:
http://hotliriklagu.com/j/justin-bieber/justin-bieber-love-me-lyrics/ 

Risandra Rejina
2eb15
25209527 

Ajari Anak Melawan Rasa Takut Hantu

<p>Your browser does not support iframes.</p>

(Foto: thinkstock)

Jakarta, Anak sebenarnya tidak punya rasa takut terhadap hantu tetapi tertular oleh orang-orang sekitarnya. Orangtua perlu memberikan pengertian soal makhluk-makhluk halus seperti hantu agar anak bisa melawan rasa takutnya.

"Sebenarnya anak kecil itu nggak kenal hantu. Kalau anak kecil menganggap hantu itu menyeramkan ya karena lingkungannya," jelas Muhammad Rizal, Psi dari Lembaga Terapan Psikologi UI ketika dihubungi detikHealth, Jumat (4/3/2011).

Menurut Rizal, anak kecil sebenarnya tidak mengenal konsep bahwa hantu itu menakutkan, tapi lingkunganlah yang menciptakan konsep tersebut.

Biasanya anak kecil akan takut hantu bila melihat orangtua atau orang-orang di sekitarnya ketakutan dan teriak-teriak saat menonton film atau iklan yang menunjukkan sosok hantu.

"Karena orangtuanya teriak-teriak lihat hantu, jadi anak membuat penilaian bahwa hantu itu menyeramkan, akhirnya dia juga takut," lanjut Rizal.

Rizal menuturkan sebaiknya orangtua memberi contoh perilaku yang benar dengan tidak menakuti atau menanamkan penilaian bahwa hantu itu menakutkan, karena pada dasarnya anak tidak takut dengan hantu.

"Gambar hantu itu kan sebenarnya netral, tapi karena sudah ada penilaian bahwa hantu itu seram jadi si anak takut. Jadi jangan dicontohkan bahwa hantu itu seram," jelas Rizal.

Untuk menanamkan stigma positif pada anak, lanjut Rizal, orangtua tidak hanya harus menjelaskan bahwa hantu itu seram tetapi juga mencontohkannya secara perilaku.

"Anak-anak itu belajar secara konkret. Kalau orangtuanya bilang hantu itu tidak menyeramkan tapi ternyata teriak-teriak pas nonton film hantu ya sama saja. Caranya jangan berlebihan kalau lihat sosok hantu di TV, jadi anak juga tidak tahu bahwa hantu itu seram," tambahnya.

Menaggapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta meninjau ulang iklan yang menunjukkan sosok hantu, Rizal menilai hal tersebut mungkin untuk menghindari orang-orang bersikap berlebihan terhadap sosok hantu.

Sementara Dawn Huebner, seorang psikolog dari Exeter, New Hampshire mengatakan jika seorang anak percaya adanya makhluk halus di tempat tidurnya, maka orangtua harus bisa menenangkannya seperti mengatakan, 'Itu karena dia ingin bermain bersama'. Saat anak sudah merasa sedikit tenang, orangtua bisa menjelaskan bahwa makhluk tersebut sebenarnya tidak ada dan tidak nyata.

Jika anak sudah bisa memahami perbedaan antara khayalan dan kenyataan, maka anak harus bisa mengatasi ketakutan tersebut dengan pikiran bahwa gambar yang menghantuinya adalah tidak nyata.

Orangtua bisa mengajari anak cara membedakan ketakutan di kepalanya dengan bahaya yang sebenarnya. Anak yang sudah bisa memahami konsep "false alarm" dapat membantunya memahami bahwa rasa takut tersebut tidak berarti ada ancaman dan dapat meyakinkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih berani.

Jika anak belum bisa membedakan antara khayalan dengan kenyataan, maka orangtua bisa menggunakan strategi makhluk itu hanya ingin bermain dan cara ini terbilang cukup berhasil. "Ini bukan menekan pikiran negatif, tapi berusaha membingkai sesuatu menjadi sedikit lebih positif," ujar psikolog Liat Sayfan dan Kristin Hansen Lagattuta.

Risandra Rejina
kelas : 2eb15
npm :25209527

referensi :

http://health.detik.com/read/2011/03/04/103942/1584405/764/ajari-anak-melawan-rasa-takut-hantu

Hukuman dan Penghargaan yang Tepat Buat Anak

Your browser does not support iframes.

(Foto: thinkstock)

Jakarta, Jangan cuma memberikan hukuman pada anak, karena anak juga butuh penghargaan. Memberikan hukuman dan penghargaan kepada anak dipercaya akan membentuk jati diri mereka di masa depan.

Jika dilakukan dengan tepat, akan mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Reward and Punishment atau penghargaan dan hukuman harus diberikan secara berimbang.

Penghargaan berupa pujian harus diberikan dengan tepat. Namun anak juga harus mengerti konsep: kalau benar dia mendapat penghargaan, sedang kalau salah dia harus mendapat teguran atau hukuman.

Penghargaan

Psikolog Laura Ramirez, dalam buku Walk In Peace, Jumat (4/3/2011) mengatakan anak berhak mendapatkan penghargaan atas perbuatan baik atau yang diharapkan baik.

Penghargaan ada yang bersifat materil (berupa benda atau makanan), sosial (dipuji, dipeluk, atau dicium) dan kesempatan lebih (nonton tv lebih lama, tidur dengan orang tua, atau rekreasi ke tempat yang diinginkannya). Dari semua itu, hadiah yang bersifat sosial yang paling praktis.

Namun, orang tua jangan asal memberi penghargaan. Penghargaan harus dibarengi pemberian tanggung jawab yang lebih kompleks.

Anak yang terlalu sering mendapat hadiah berisiko kehilangan motivasi untuk mencoba melakukan hal lain. Dalam jangka panjang ia akan tumbuh menjadi pribadi manja, kurang tangguh, kurang kreatif, kurang memiliki rasa bersalah, dan kurang berprestasi.

Sebaliknya anak yang jarang menerima penghargaan tidak pernah tahu bahwa dirinya telah melakukan hal-hal yang positif. Dalam jangka panjang ia akan tumbuh dengan kurang percaya diri, depresif, sering kecewa, sulit berinteraksi, mudah sedih, dan sensitif.

Hukuman

Selain memberikan penghargaan, orangtua juga jangan lupa untuk menerapkan pemberian hukuman jika anak berbuat salah, melanggar aturan, atau menyalahi kesepakatan dengan orangtua.

Namun, orangtua juga sebaiknya ingat bahwa undang-undang perlindungan anak memberikan batasan dalam pemberian hukuman kepada anak. Jika orang tua terlalu keras menghukum, mereka dapat dituntut melanggar hak asasi anak.

Menurut Justine Mol penulis Growing Up in Trust hukuman yang paling tepat dan mudah adalah teguran dengan lembut. Beri contoh apa yang seharusnya dilakukan anak. Jadi anak tidak hanya merasa disalahkan, tapi juga diberitahu bagaimana seharusnya yang benar. Bentuk hukuman lain yang tepat adalah berupa timeout dan konsekuensi.

Psikolog Ike R. Sugianto, Psi mengatakan ada beberapa prinsip yang harus dipahami orangtua dalam memberikan penghargaan dan hukuman pada anak.

Penghargaan

1. Berikan penghargaan jika aktivitas anak positif agar menjadi stimulusnya

2. Sesuaikan dengan perjuangan yang dilakukan anak, jangan berlebihan

3. Berikan hadiah atau penghargaan dengan penuh ketulusan dan bukan basa basi

4. Setiap memberi hadiah yang bersifat materiil barengi dengan hadiah sosial

Hukuman

1. Perhatikan kondisi psikologis anak agar anak tetap merasakan kasih sayang orangtuanya lewat hukuman

2. Pahamilah bahwa hukuman bagi anak yang satu bisa jadi berbeda bagi anak yang lain

3. Orangtua harus konsisten agar anak yakin dengan maksud hukuman

4. Beri hukuman serealistis mungkin agar anak paham kesalahannya dan tidak punya standar ganda

Risandra Rejina
Kelas : 2eb15
25209527

http://health.detik.com/read/2011/03/04/160715/1584718/1075/hukuman-dan-penghargaan-yang-tepat-buat-anak?l991101755